MAKALAH
SEJARAH
PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA
Di Susun oleh :
Kelompok 3
1. Fiqi Aulia Rahman (1886206001)
2. Destianti Catur Lia (1886206019)
3. Suardi (1886206055)
4. Ni luh Widiasih
(1886206050)
5. Sri Rahayu
(1886206052)
6. Ade Frederich
(1886206048)
7. Fransiska Carolina (1886206064)
8. Tatit Alma
(1886206056)
Pendidikan
Guru Sekolah Dasar
Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas
Widya Gama Mahakam Samarinda
2019
KATA PENGANTAR
Segala puji
dan syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT, Tuhan yang telah
memberikan nikmat-Nya kepada kita semua
sehingga kelompok kami diberikan kelancaran dalam membuat makalah yang berjudul
“Pendudukan Jepang di Indonesia”. Shalawat dan salam semoga selamanya tercurah
dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta
seluruh umatnya termasuk kita yang akan melanjutkan perjuangan semoga kita akan
mendapatkan sya’fatnya nanti di akhirat
Dalam
makalah ini kami uraikan berbagai hal terkait masalah latar belakang jepang
datang ke indonesia , baik itu tujuan asli negara Jepang datang ke indonesia
serta beberapa hal lainya yang berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia
Kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang
telah mendukung terselesaikanya makalah ini
Kami
menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kami pun masih
dalam tahap belajar. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini di kemudian hari. Semoga
Makalah ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.
Samarinda, 30 Januari 2019
PENULIS
DAFTAR ISI
Cover judul.................................................................................................... i
Kata Pengantar............................................................................................... ii
Daftar Isi........................................................................................................ iii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang................................................................................... 1
B. Rumusan
Masalah.............................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
Pembahasan.................................................................................................... 3
BAB III PENUTUP
Kesimpulan.................................................................................................... 19
Daftar
Pustaka............................................................................................... 20
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Setelah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada
Jepang di Indonesia, Jepang mulai menanamkan system penjajahan menggantikan
pemerintah Hindia Belanda. Lajunya kemenangan pasukan Jepang seperti badai yang
mampu menyapu tempat-tempat pertahanan Hindia Belanda. Namun kemenangan Jepang
itu tidak secara fisik saja karena keunggulan militer dan teknologinya, tetapi
dibalik itu sebenarnya terdapat dorongan bangsa Indonesia sendiri yang bosan
terhadap penjajahan Belanda, apalagi Jepang menggunakan propaganda yang mampu
menembus kebencian terhadap kolonialisme pada umunya.
Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada
tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring
dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta
atas nama bangsa Indonesia. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran
Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga
dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer
Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh
Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia
sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang
tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan,
mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan
sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya.
Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan
target sasaran dalam penguasaan Jepang. Jepang membentuk persiapan kemerdekaan
yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
atau Dokuritsu junbi chōsa-kai dalam bahasa Jepang. Badan ini
bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara
dan digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan dan pada akhirnya
terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering kita sebut NKRI.
B.
Tujuan Makalah
Penulisan
makalah ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Konsep
Dasar Sejarah juga bertujuan untuk membahas dan memberi informasi mengenai
penjajahan Jepang di Indonesia serta
proklamasi dan terbentuknya NKRI
C. Rumusan Masalah
Agar penulisan makalah ini
terstruktur dan mencapai tujuan yang diinginkan maka hendaklah kita membuat
beberapa rumusan masalah rumusan masalahnya adalah :
1.
Mengapa Jepang menjajah Indonesia?
2.
Bagaimana Jepang masuk ke Indonesia?
3. Apa
tujuan Jepang menjajah Indonesia?
4.
Kebijakan apa yang dibuat Jepang untuk Indonesia?
5.
Adakah perlawanan dari rakyat Indonesia?
6.
Bagaimana proses proklamasi kemerdekaan RI dan Pembentukan NKRI?
7. Dampak Negatif dan Positif Pendudukan Jepang
di Indonesia ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Latar
Belakang Jepang Menjajah Indonesia
Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menyerang Indonesia dan segera menguasai
Sumatra Selatan. Tanggal 1 Maret dini hari, mereka mendarat di Jawa dan dalam
waktu delapan hari, Letnan Jendral Ter Poorten, Panglima Tentara Hindia Belanda
(KNIL), Menyerah atas nama seluruh angkatan perang Sekutu di Jawa. Pendudukan
bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara imperialis, tidak jauh
berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke
Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah
sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan
industrinya dan mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil industrinya.
Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya
dipegang oleh pemerintah Jepang
B. Masuknya
Jepang ke Indonesia
Pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Gubernur Jenderal Belanda), Letnan Jenderal
Ter Poorten (Panglima tentara Hindia Belanda), serta pejabat tinggi militer dan
seorang penerjemah pergi ke Kalijati. Dari pihak Jepang hadir Letnan Jenderal
Imamura. Dalam pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.
Dengan demikian, secara resmi masa penjajahan Belanda di Indonesia berakhir.
Jepang berkuasa di Indonesia. Bukan kemerdekaan dan kesejahteraan yang didapat
bangsa Indonesia. Situasi penjajahan tidak berubah. Hanya kini yang menjajah
Indonesia adalah Jepang.
Kedatangan Jepang pada umumnya
diterima dengan penuh semangat. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk
memerdekakan, dan Jepang makin disenangi karena segera mengizinkan
dikibarkannya bendera nasional Indonesia merah putih, dan dikumandangkannya
lagu kebangsaan Indonesia raya, dua hal penting yang dulu dilarang oleh
Belanda. Alasan penting kenapa penjajahan Jepang justru diterima oleh mayoritas
kaum terpelajar Indonesia adalah karena penguasa baru itu dapat lebih
meningkatkan status sosial ekonomi orang Indonesia, hanya dengan kelayakan
saja, tanpa kekerasan. Lebih-lebih lagi, dalam waktu enam bulan sejak
kedatangannya, Jepang memenjarakan semua penduduk Belanda, sebagian besar orang
Indo, dan sejumlah orang Kristen Indonesia yang dicurigai pro-Belanda kedalam
kamp-kamp konsentrasi. Jumlah personil pemerintah militer Jepang hanya sedikit,
oleh karena itu mereka terpaksa mengambil orang-orang Indonesia untuk mengisi
lowongan hampir semua jabatan tingkat menengah, atasan bidang administrasi dan
teknisi yang dulu diduduki orang Belanda atau Indo. Jadi, hampir semua personil
Indonesia dalam bidang pemerintahan, mendapat kenaikan pangkat satu, dan bahkan
sering dua atau tiga tingkat dalam hirarki tempat mereka bekerja. Dari situlah
Jepang mula-mula memenangkan dukungan dari rakyat Indonesia. Karena alasan ini
dan karena mereka diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk, Orang Jepang
tampaknya tidak mendapat tantangan nyata apa pun sebelumnya dari para pemimpin
nasionalis. Mereka dapat dengan mudah mengambil sumber-sumber kekayaan
Indonesia demi tujuan kepentingan perang mereka, tanpa harus mengadakan
persetujuan dengan kaum nasionalis Indonesia. Berdasarkan keyakinan ini, mereka
membentuk pergerakan tiga A pada tanggal 29 April 1942. Pada saat itu, Jepang
memperkenalkan dan memprogandakan semboyan dan semangat Jepang, yaitu “Nippon
pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia”.
Pergerakan itu bertujuan mengumpulkan
dukungan untuk tujuan perang Jepang dan kemakmuran bersama Asia Timur Raya.
Jepang terlalu dini untuk percaya bahwa mereka tidak perlu menggarap
nasionalisme Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuannya lebih lanjut, karena
kenyataannya orang Indonesia yang mereka pilih untuk memimpin pergerakan
tersebut adalah Mr. Raden Samsoedin, jelas bukan seoang pemimpin nasionalis
eselon pertama. Orang Jepang segera menyadari kekeliruan perkiraan ini.
Meskipun propagandanya hebat, Pergerakan Tiga A sebenarnya sangat melempem
(gagal). Ternyata kemakmuran ekonomi Indonesia dinomorduakan dibawah
kepentingan Jepang, tanpa suatu imbalan yang memadai bagi Indonesia. Nusantara
dikuras habis bahkan makanannya, minyak dan kinanya, sementara barang-barang
pokok yang sangat diperlukan seperti barang sandang dan onderdil-onderdil tidak
masuk lagi. Jepang mengawasi kurikulum sekolah secara kasar dengan tangan besi.
Mereka memaksakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda di
sekolah-sekolah menengah atas, dan sebagai bahasa resmi dikalangan pemerintah.
Ini semua menimbulkan reaksi-reaksi negatif yang tajam.
Yang lebih penting dan lebih meresap
dihati hampir seluruh penduduk Indonesia adalah antagonisme yang tajam yang
diciptakan oleh kekerasan yang keterlaluan, serta kekurangajaran yang sering
ditunjukan oleh orang Jepang dalam pergaulan dengan orang Indonesia. Dalam
waktu beberapa bulan saja, Jepang mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi
mendapat dukungan dari massa maupun mayoritas orang Indonesia terpelajar. Suatu
rasa tidak senang terhadap Jepang terus tumbuh di kalangan rakyat mulai nyata
dan ditunjukkan dengan mendadakan pemberontakan sebelum tahun 1942 berakhir.
Jepang mulai khawatir pada permusuhan yang jelas serta perlawananan yang kadang
oleh pelajar sekolah dan mamhasiswa. Mereka cemas terutama setelah mengetahui
bahwa dibentuk organisasi-oraganisasi bawah tanah yang terdiri dari
mahasiswa-mahasiswa ini maupun para pemimpin politik.
Mereka mulai memahami bahwa
pergerakan kebangsaan Indonesia adalah suatu kekuatan yang nyata dan kuat,
dengan apa harus dicapai suatu cara penyelesaian tertentu, jika mereka
menghendaki tercapainya tujuan-tujuan penjajahan yang minim sekalipun.
Menyadari hal ini, Jepang mengubah kebijakan politiknya secara radikal.
Pertama-tama mereka mengalihkan perhatian kepada para pemimpin nasionalis, yang
mereka yakini bahwa pemimpin tersbut benar-benar disukai rakyat.
C. Tujuan
Jepang Menjajah Indonesia
·
Menjadikan
Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan
bahan baker bagi kepentingan industri
Jepang.
·
Menjadikan
Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Indonesia dijadikan
tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat
banyak.
·
Menjadikan Indonesia
sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang
relatif murah.
Dengan tujuan tersebut maka Jepang harus mampu membungkus tujuan yang
jelas-jelas merugikan bangsa Indonesia dengan berbagai propaganda agar diterima
oleh bangsa Indonesia. Propaganda Jepang yang cukup menarik simpati rakyat
Indonesia adalah sebagai berikut :
·
Jepang
adalah “saudara tua” bagi bangsabangsa di Asia dan berjanji membebaskan Asia
dari penindasan bangsa Barat.
·
Jepang
memperkenalkan semboyan “Gerakan Tiga A”: Jepang Pemimpin Asia, Jepang
Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia.
·
Jepang
menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia, seperti janji menunaikan ibadah
haji, menjual barang dengan harga murah.
·
Jepang
memperkenankan pengibaran bendera merah putih bersama bendera Jepang Hinomaru.
·
Rakyat
Indonesia boleh menyanyikan lagu “Indonesia Raya” bersama lagu kebangsaan
Jepang “Kimigayo”.
·
Pada zaman
Jepang Indonesia diperintah oleh tiga pemerintahan militer. Struktur
pemerintahan militer Jepang itu adalah sebagai berikut.
·
Pemerintahan
militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh lima) untuk Sumatera dengan pusatnya
di Bukittinggi.
·
Pemerintahan
militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya
di Jakarta.
·
Pemerintahan
militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Sulawesi, Kalimantan,
dan Maluku dengan pusatnya di Makasar.
D.
Kebijakan –
Kebijakan yang Dibuat oleh Jepang
Aspek Kehidupan Politik
Pemerintah militer Jepang melarang
berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Semua organisai politik yang
tumbuh pada zaman Belanda dibubarkan kecuali Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).
MIAI tidak dibubarkan oleh Jepang karena pada prinsipnya Jepang dan MIAI sama,
yaitu menolak Barat. Kegiatan politik Pergerakan Nasional Indonesia
dikendalikan oleh Jepang dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam perang.
Jepang berusaha untuk mengerahkan semua orang demi usaha perangnya.
Organisasi propaganda Jepang giat
melancarkan propaganda yang pada pokoknya Jepang mengobarkan perang Asia
Pacifik Timur Raya dalam rangka membebaskan Asia dan mempersatukan
bangsa-bangsa Asia di dalam lingkungan kemakmuran berasama Asia Timur Raya di
bawah pimpinan Jepang. Untuk mengurus pergerakan, maka Jepang mengeluarkan
undang-undang no. 2 tanggal 8 Maret 1942, isinya, melarang orang-orang
Indonesia memperbincangkan soal-soal pergerakan atau propaganda. Untuk mengawasi
pelaksanaan UU tersebut Jepang membentuk Kempetai (Polisi Rahasia Jepang)
dengan hukuman siksaan atau hukuman mati bagi orang yang melanggar.
Aspek Kehidupan Ekonomi
Kegiatan ekomoni masyarakat
Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha
untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk industri
Jepang. Jepang dalam rangka untuk mewujudkan ambisinya melaksanakan konsep
ekonomi Hakko ichiu bahwa Jepang berkeinginan untuk menjadikan seluruh kawasn
Asia Pasifik ada di bawah kendali Jepang dengan Asia Pasifik Timur Raya.
Pemerintah pendudukan Jepang mulai
mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan ekonomi. Semua harta benda
dan perusahaan perkebunan sekutu disita dan perusahaan vital seperti
pertambangan, telekomunikasi dan perusahaan transport langsung dikuasai
pemerontah Jepang. Jepang juga mengadakan pembatasan-pembatasan dan penguasaan
alat-alat produksi yang merupakan ciri ekonomi perang. Sistim autarki artinya
setiap daerah harus mencukupi kebutuhan sendiri serta harus dapat menunjang
kebutuhan perang. Selain itu juga rakyat masih dibebani pekerjaan yang bersifat
wajib. Rakyat dipaksa untuk dijadikan romusha untuk membuat jalan dan pangkalan
perang.
Aspek Kehidupan Pendidikan
Kegiatan pendidikan pada zaman
pendudukan Jepang mengalami penurunan yang drasts. Penurunan itu meliputi
jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Pada zaman Jepang untuk sekolah
dasar hanya ada satu macam yaitu sekolah dasar lima tahun, sistem pengajaran dan
kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perang. Murid-murid
diwajibkan masuk organisasi murid (pelajar yang disebut Gakutotai) mereka wajib
mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, juga wajib melakukan kerja bhakti
(kinrohosy) antara lain mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perang,
misalnya menanam pohon jarak, menyiangi sawah, membasmi hama.
Jepang juga menanamkan semangat
Nippon Sieshin (semangat Jepang). Para pelajar wajib hafal lagu kebangsaan
Jepang, Kimigayo, upacara bendera yang disertai seikeirie (penghormatan
terhadap kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari
terbit). Untuk para guru, Jepang mewajibkan untuk mengikuti kursus-kursus
bahasa Jepang. Mereka yang lulus ujian diberi tunjangan tambahan. Melalui
pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan
merealisasikan konsepsi kemakmuran bersama Asia Timur Raya (Hakko ichiu) dan
Jepang sebagai pemimpinnya.
Pada tahun 1944 Jepang memberi
wewenang kepada Jawa Hokokai untuk membuka sekolah-sekolah baru, sementara
pihak swasta dibolehkan membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Para guru juga
diwajibkan untuk mengikuti dasar kemiliteran dan indoktrinasi. Sekolah-sekolah
yang ada pada waktu itu adalah :
1. Koo Kumin
Gakku (Sekolah Rakyat) 6 tahun
2. Tyu Gakku
(SMP untuk pria) 3 tahun
3. Dyoo Gankku
(SMP untuk putri) 3 tahun
4. Sekolah
Menengah Tinggi
5. Djan Sihan
Gakku (SGB)
6. Kooto Sihan
Gakku (SGA)
7. Ika Dai
Gakku (Sekolah Tinggi Kedokteran)
8. Shika Dai
Gakku (Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi)
9. Kagyo Dai
Gakku (Sekolah Tinggi teknik)
10. kenkoku Gakuin (Akademi Pamongpraja)
Aspek Kehidupan Militer
Pada bulan April 1943 didirikan dua organisasi
pemuda Seinendan (Barisan Pemuda) dan Keibodan (Pembantu Polisi) yang langsung
di bawah Gunseikan. Seinendan dimaksudkan sebagai tenaga cadangan perang,
mereka diberikan pelatihan dasar militer. Anggota seinendan adalah pemuda yang
berusia 14-22 tahun. Mereka yang lebih tua dimasukkan ke dalam Keibodan. Para
pemuda Indonesia diberi kesempatan pula untuk dididik menjadi pembantu prajurit
perang (Heiho). Tugas Heiho adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti
mengangkat perlengkapan militer dan memasak. Karena Jepang kekurangan tenaga
kemudian Heiho ini diikutkan dalam pertempuran atau masuk pasukan tempur.
Pada tanggal 3 Oktober 1943,
dikeluarkan keputusan tentang pembentukan tentara pribumi yang diberi nama
Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air (Boei Gyugun) disingkat PETA. Perhatian para
pemuda untuk masuk Peta cukup besar, terutama pemuda yang sudah tergabung dalam
Seinendan atau Gakutotei. Anggota Peta berasal dari berbagai golongan
masyarakat. Bersamaan dengan pembentukan Peta di Jawa, di Sumatra dibentuk
tetara sukarela yang disebut Gyugun. Manfaat utama yang diperoleh bagi para
pemuda-pemuda Indonesia dalam Peta dan gyugun adalah gemblengan fisik dan
semangat cinta tanah air, serta kepercayaan diri yang besar. Kaum nasionalis
mengarahan mereka untuk kepentingan perjuangan. Peranan mereka amat besar pada
masa awal kemerdekaan.
Aspek Kehidupan Birokrasi
Bulan Agustus 1942 keluar UU No. 27
tentang Aturan Pemerintah Syu dan Tokubetsu yang mengakhiri pemerintahan
sementara, diganti pemerintahan militer dan diadakan penggantian pegawai sipil
Indonesia dengan pemerintahan sipil Jepang. Berdasarkan UU tersebut, pulau Jawa
dijadikan sumber perbekalan perang di wilayah Selatan. Untuk itu dibentuklah
daerah Syu (Karesidenan), Syi (Kotamdaya), Ken (Kabupaten), Gum (Kewedenan),
Son (Kecamatan), Ku (Kelurahan/Desa), Syu merupakan daerah otonomi di bawah
Shucokan (Gubernur). Seteleh Jepang melemah dalam perang pacifik, tenaga bangsa
Indonesia kembali sebagai penasehat militer. Dibentuk badan pertimbangan pusat
(Chou Sangi In) dalam karesidenan dan kota praja dibentuk Syu dan Tokubetsu Syi
Sangi Kai. Pemerintah militer disebut Gum Sheikan yang dijabat kepala staf
tentara.
Aspek Kehidupan Kebudayaan
Di bidang kebudayaan para seniman
diberi fasilitas yang cukup, umumnya seni panggung diperbolehkan keliling desa
untuk menghibur rakyat, selain itu bioskop keliling sampai ke desa-desa
kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan patriotisme dan memuji Dai Nippon.
Pada masa pendudukan Jepang, rakyat diharuskan melaksanakan Seikeri. Seikerei
adalah upacara untuk memberikan penghormatan kepada kaisar Jepang dengan cara
membungkukan badan kearah matahari terbit.
Di samping bahasa Jepang, bahasa
Indonesia mengalami perkembangan pesat selama masa pendudukan Jepang. Usaha
memperkaya perbendaharaan bahasa dilakukan oleh para ahli bahasa dengan
membentuk Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. Nama kota yang
menggunakan bahasa asing diganti dengan nama yang ada dalam bahasa Indonesia,
misalnya Batavia diganti dengan nama Jakarta. Gerakan indonesianisasi justri
memicu dintingkatkannya pengajaran Bahasa Jepang. Bahkan dianjurkan untuk
diberikan tunjangan-tunjangan istimewa kepada mereka yang telah menunjukkan
kecakapan menggunakan bahasa Jepang pada tingkat I, II, III, IV dan V (sesuai
dengan pengumuman Gunseikanbu tanggal 27 Juli 1943).
Kebijakan
lainnya yang di buat oleh jepang
1.
Sistem Pemerintahan
Jepang di Indonesia menegakkan
pemerintahan militer yang diperintah oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
2.
Mendirikan beberapa organisasi dan perkumpulan.
Organisasi dan perkumpulan yang
didirikan pemerintah Jepang di antaranya adalah : Gerakan Tiga A, Putera, Jawa
Hokokai, MIAI dan Masyumi.
·
Gerakan Tiga A Gerakan Tiga A didirikan pada bulan April 1942.
Kantor propaganda Jepang mendirikan Gerakan ini dengan semboyannya: Nippon
Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia.
·
Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk untuk mengganti Gerakan Tiga
A. Gerakan yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1943 ini dipimpin oleh empat
serangkai, yakni ( Soekarno, Mohammad Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki
Hajar Dewantara.) Bagi Jepang, Putera dibentuk dengan tujuan untuk
memusatkan seluruh kekuatan masyarakat demi membantu usaha Jepang.
·
Jawa Hokokai Pada tahun 1944, Panglima Tentara Jepang di Jawa
menyatakan berdirinya Jawa Hokokai (Gerakan Kebaktian Jawa). Organisasi ini
dibentuk karena semakin menghebatnya perang di Asia dan Pasifik. Kebaktian itu
memiliki tiga dasar, yaitu: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan
melaksanakan tugas untuk Jepang.
·
MIAI adalah singkatan dari Majelis Islam A’la Indonesia. MIAI secara resmi
didirikan pada tahun 1937 di Surabaya. Pemimpin MIAI pertama adalah K.H. Mas
Mansyur dan Wondoamiseno.
·
menyita
perkebunan-perkebunan milik Belanda dan berbagai fasilitas vital lainnya,
seperti perusahaan listrik, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain.
·
rakyat
dipaksa untuk bekerja di perkebunan yang memberikan hasil bumi menguntungkan
demi membiayai perang.
·
Rakyat juga
diwajibkan menyetor padi, jagung, dan ternak dalam jumlah besar, demi memenuhi
kebutuhan logistik di medan perang.
·
Menanam
pohon jarak untuk diambil minyaknya dan diproduksi sebagai pelumas mesin-mesin
perang.
E. Bentuk
Perlawanan
-
Gerakan
bawah tanah
Sebenarnya
bentuk perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan rakyat Indonesia
tidak hanya terbatas pada bentuk perlawanan fisik saja tetapi Anda dapat pula
melihat betnuk perlawanan lain/gerakan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh:
-
Kelompok
Sutan Syahrir di daerah Jakarta dan Jawa Barat dengan cara menyamar sebagai
pedagang nanas di Sindanglaya.
-
Kelompok
Sukarni, Adam Malik dan Pandu Wiguna. Mereka berhasil menyusup sebagai pegawai
kantor pusat propaganda Jepang Sendenbu (sekarang kantor berita Antara).
-
Kelompok
Syarif Thayeb, Eri Sudewo dan Chairul Saleh. Mereka adalah kelompok mahasiswa
dan pelajar.
-
Kelompok Mr.
Achmad Subardjo, Sudiro dan Wikana. Mereka adalah kelompok gerakan Kaigun (AL)
Jepang.
Mereka yang
tergabung dalam kelompok di bawah tanah, berusaha untuk mencari informasi dan
peluang untuk bisa melihat kelemahan pasukan militer Jepang dan usaha mereka
akan dapat Anda lihat hasilnya pada saat Jepang telah kalah dari Sekutu,
kelompok pemudalah yang lebih cepat dapat informasi tersebut serta merekalah
yang akhirnya mendesak golongan tua untuk secepatnya melakukn proklamasi.
-
Pemberontakan
Peta
-
Perlawanan PETA di Blitar (29 Februari 1945)
Perlawanan
ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail.
Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, Romusha maupun
Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai
putera rakyat para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping
itu sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit
Indonesia. Perlawanan PETA di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di
Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri (Komandan
pasukan Jepang), pasukan PETA berhasil ditipu dengan pura-pura diajak
berunding. Empat perwira PETA dihukum mati dan tiga lainnya disiksa sampai
mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi berhasil meloloskan diri.
-
Perlawanan
PETA di Meureudu-Pidie, Aceh (November 1944)
-
Perlawanan
ini dipimpin oleh Perwira Gyugun Teuku Hamid. Latar belakang perlawanan ini
karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan
prajurit Indonesia pada khususnya.
-
Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap (April
1945)
Perlawanan
ini dipimpin oleh pemimpin regu (Bundanco), Kusaeri bersama rekan-rekannya.
Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945 diketahui Jepang
sehingga Kusaeri ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusaeri divonis hukuman
mati tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh Sekutu.
F. Periode Menjelang Kemerdekaan RI/
Proklamasi
-
Pada 6
Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan
Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika
Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk
memproklamasikan kemerdekaannya.
-
7 Agustus -
BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
-
Pada 9
Agustus 1945 Soekarno,Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam
untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang
menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24
Agustus.
-
Sementara
itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal
10 Agustus 1945, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah
tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk
kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Saat Soekarno, Hatta dan
Radjiman kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendesak
agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin
bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu
dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat
fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.
-
15 Agustus -
Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa
di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia
ke tangan Belanda.
-
Para pemuda
pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah
kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka
menculik Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian
terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan
Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan
Jepang, apa pun risikonya.
-
Malam
harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal
Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari
komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno
dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak
memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.
-
Mengetahui
bahwa proklamasi tanpa pertumbahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno,
Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks
Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus
1945.Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta
mengorganisasi pertahanan di kediaman Soekarno. Selebaran kemudian
dibagi-bagikan berisi tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan. Adam Malik
juga mengirim pesan singkat pengumuman Proklamasi ke luar negeri.
H. Proses
Terbentuk NKRI
Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang
dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan Sehari sesudah
proklamasi kemerdekaan,
pada tanggal 18Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di
Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad
Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKIsebanyak 27 orang. Melalui
pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain
sebagai berikut. Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerjaBPUPKI
yang sekarang dikenal dengan Undang-UndangDasar 1945 sebagai konstitusi RI.
Ir. Soekarno
dipilih sebagai presiden RI dan Drs. MohammadHatta sebagai wakil presiden
Republik Indonesia.
Pekerja
Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah Komite Nasional. Pembukaan UUD
1945 yang disahkan oleh PPKI hamper seluruh bahannya diambil dari Rancangan
Pembukaan UUD hasil kerja Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 yang
disebut Piagam Jakarta. Bahan tersebut telah mengalami beberapa perubahan,
yaitu sebagai berikut:
a. Kata "mukadimah" diganti
"pembukaan".
b. Kata "hukum dasar" diganti dengan
"Undang-Undang Dasar".
c. Kata
"menurut dasar" dalam kalimat "Berdasarkan kepada Ketuhanan
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" dihapus.
d. Kalimat
... "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya" dihapus. Adapun isi batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945, bahannya diambil dari rancangan konstitusi hasil penyusunan Panitia
Perancangan pada tanggal 16 Juli 1945. Bahan itu juga mengalami beberapa
perubahan, antara lain sebagai berikut :
Pasal
6 Ayat 1, semula berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang
beragama Islam". Kata yang "beragama Islam" dihilangkan karena
dinilai menyinggung perasaan yang tidak beragama Islam.
Pasal 29 Ayat 1, kalimat di belakang
... "Ketuhanan" yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya" dihilangkan. Kalimat tersebut terdapat pada pembukaan
UUD alinea ke-4. Setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang matang,
akhirnya dengan suara bulat, konstitusi itu diterima dan disahkan oleh PPKI
menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi itu disebut
Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 presiden dan wakil
presiden RI untuk pertama kali dipilih oleh PPKI, karena MPR yang berhak
memilih dan melantiknya belum terbentuk. Hal itu diatur dalam Pasal III Aturan
Peralihan UUD 1945. PPKI memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.
Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI.
2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia
PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus1945 yang memiliki
agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan
Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta.
Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk
menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP
diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung
Kesenian, Pasar Baru, Jakarta Pada saat itu terjadi perubahan politik, pada
tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5
tentang Peralihan Pertanggungjawaban menteri-menteridari Presiden kepada Badan
Pekerja KNIP.
3. Pembentukan
Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang
bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dari
usulan tersebut, presiden menugaskan Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto
Iskandardinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Hasil kerja
panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus
1945. Kemudian rapat pleno memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Sementara itu, situasi keamanan tampaknya akan makin buruk karena
dibayang-bayangi oleh datangnya tentara Sekutu dan Belanda di Indonesia. Dengan
Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945,terbentuklah organisasi
ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Semula yang ditunjuk
menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan Peta di
Blitar (Februari 1945), dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat
Muhammad Surjoadikusumo, mantan Daidanco Tentara Peta.
4.Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Dukungan terhadap proklamasi pembentukan negara danpemerintah Republik
Indonesia, antara lain datang dari daerah berikut :
Keraton Kasultanan Jogjakarta Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dari Jogjakarta mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya
menyatakan bahwa Kasultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan
Soekarno-Hatta.
Sumatra mendukung pemerintah Republik Indonesia Gelora kemerdekaan
Indonesia yang telah menyebar ke mana-mana mendorong para pemuda, khususnya
Sumatra Timur untuk bergerak. Munculnya semangat kebangsaan yang tinggi
menyebabkan para pemuda bergerak dari Jalan Jakarta No. 6 Medan di bawah
pimpinan A. Tahir, Abdul Malik Munir, M.K. Yusni mendukung pemerintah Republik
Indonesia yang telah berdiri. c. Sulawesi Utara mendukung pemerintah Republik
Indonesia Pada tanggal 14 Februari 1945 para Pemuda Sulawesi Utara di bawah
pimpinan Ch. Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi
Utara. Awalnya, pemberontakan itu muncul di Manado yang kemudian menyebar ke
Tondano, Bitung, dan Bolang Mongondow.
5. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah
di Indonesia
Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 18 (sebelum diamandemen) yang berbunyi: Pembagian Daerah Indonesia atas
daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem
pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa Hal ini berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan
setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Berbagai
kegiatan yang dilakukan di daerah antara lain:
Pada awal September 1945, pemerintah
Republik Indonesia Provinsi Sulawesi terbentuk. Dr. G.S.S.J. Ratulangi dilantik
sebagai gubernur Sulawesi dan mulai menjalankan roda pemerintahan. b. Di Medan,
pada tanggal 30 September 1945 para pemuda dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo
membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Gubernur Sumatra, Teuku Mohamad Hassan juga
segera membentuk pemerintah daerah di wilayah Sumatra.
Di Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 1945 rakyat melakukan rapat umum
untuk meresmikan berdirinya pemerintah Republik Indonesia Daerah Kalimantan
Timur. Pada tanggal 1 Januari 1946 di Pangkalan Bun, Sampit, dan Kota Waringin
diresmikan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia dan Tentara Republik
Indonesia. Selain daerah-daerah tersebut di atas, daerah lain juga mengikuti
langkah-langkah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk segera
menjalankan pemerintahan di daerah di bawah pimpinan para gubernur
masing-masing. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas
presiden dibantu oleh Komite Nasional, maka di daerah-daerah tugas gubernur
(kepala daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di Daerah. Dengan
terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah
diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di
daerah.
I.
Dampak positif dan negatif penjajahan Jepang :
a.
Diperbolehkannya
bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan
bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.
b.
Jepang mendukung
semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat
nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya
perubahan nama Batavia menjadi Jakarta.
c.
Untuk
mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional
Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang
memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para
pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin
rakyatnya.
d.
Dalam bidang
ekonomi didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan
bersama.
e.
Mendirikan
sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA
f.
Pembentukan
strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi
g.
Diperkenalkan
suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan
bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi
pangan.
h.
Dibentuknya
BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah
ide Pancasila.
i.
Jepang
dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi
kepentingan Jepang pada awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal
untuk berperang yang dikemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya
pemerintah kolonial Belanda.
j.
Dalam
pendidikan dikenalkannya sistem Nipon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan
upacara dalam sekolah.
Dampak Negatif Pendudukan Jepang
1.
Penghapusan
semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang
sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan,
sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.
2.
Romusha,
mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam
kondisi yang tidak manusiawi.
3.
Penghimpunan
segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang.
Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga
banyak rakyat yang menderita kelaparan.
4.
Krisis
ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara
besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
5. Kebijakan self
sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi
antar daerah.
6. Kebijakan
fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di
kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas
melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum
mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang
tanpa proses pegadilan.
7. Pembatasan
pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya dibawah pengawasan
Jepang.
8. Terjadinya
kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan,
pemerkosaan dan lain-lain.
9. Pelarangan
terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan
yang lebih tinggi terasa mustahil.
10. Banyak guru-guru yang dipekerjakan
sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar
pendidikan secara tajam.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Jepang masuk ke Indonesia pada tahun
1942 dengan propaganda 3A dan pembebasan asia dari penjajahan bangsa barat,
namun pada kenyataannya pada masa pemerintahan jepang Indonesia memjadi lebih terpuruk,
karna sebanarnya kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk menjajah negeri
ini. Indonesia adalah Negara asia terakhir yang dijajah bangsa Jepang. Pada
masa pendudukan Jepang bangsa Indonesia mendapat penderitaan yang sangat berat
tenaga kerja Indonesia diserbu dengan habis dengan diadakanya system Rodi yang
tidak berprikemanusiaan dan kekayaan alam Indonesia terus dikeruk besar-besaran
oleh bangsa Jepang
Sebelum Jepang menjajah ada negara
Belanda yang menjajah. Namun penjajahan oleh negara Jepang terasa lebih kejam
karena Jepang bisa mencuri perhatian dan kepercayaan rakyat Indonesia. Padahal
penjajahan oleh negara Jepang menimbulkan banyak kerugian bagi bangsa Indonesia
dibandingkan keuntungannya. Namun pada akhirnya bangsa Indonesia dapat memproklamasikan
kemerdekaannya.
DAFTAR PUSTAKA
· Sri Sudarmi,
Waluyo. 2008. Galeri Nasional pengetahuan sosial terpadu 2: SMP/MTs Kelas VIII.
Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
·
Wardaya.
2009. Cakrawala Sejarah Untuk SMA/MA XI Program IPS. Jakarta : Pusat Perbukuan
dan Departemen Pendidikan Nasional
·
Mustopo
Habib dkk. 2004. Sejarah Untuk Kelas 2 SMA. Jakarta: Yudisthira. 2004.
·
Sartono
Kartodirdjo, dkk. 1975.Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta:Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
·
Academia.edu,
“masa pendudukan jepang 1942-1945,” https://www.academia.edu/18481895/Masa_Pendudukan_Jepang_1942-1945 (diakses
5 Februari 2019)
0 komentar:
Posting Komentar